Prabowonomics, State Capitalism, Welfare State dan Pembangunan ekonomi berbasis Kedaulatan

Prabowonomics, State Capitalism, Welfare State dan Pembangunan ekonomi berbasis Kedaulatan

Oleh : Ketua Perhimpunan Pakar Ekonomi Syariah Nusantara, Presien Direktur Iqtishad Consulting Indonesia dan Ketua Umum MASPERA (Masyarakat Peduli Agraria)

Pendekatan politik ekonomi Prabowo Subianto — yang sering disebut sebagian pengamat sebagai Prabowonomics — pada dasarnya merupakan kombinasi antara nasionalisme ekonomi, negara kesejahteraan, dan strategi pembangunan berbasis kedaulatan.
Pendekatan ini berangkat dari keyakinan bahwa negara harus hadir secara aktif untuk melindungi rakyat, mengendalikan sumber daya strategis, dan memperkuat kapasitas produksi nasional.

Di dalamnya terdapat beberapa program yang menunjukkan arah strategis pembangunan jangka panjang, antara lain,

1. MBG: investasi SDM dan negara kesejahteraan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar bantuan sosial konsumtif, tetapi upaya menjawab masalah mendasar Indonesia, stunting, kekurangan gizi, dan kualitas SDM.

Pendekatan ini mirip dengan strategi negara-negara Asia Timur yang menempatkan investasi manusia sebagai fondasi industrialisasi. Anak yang sehat berarti produktivitas masa depan meningkat, biaya kesehatan turun, dan kualitas tenaga kerja membaik.
Secara politik ekonomi, MBG juga menggerakkan ekonomi lokal, dimana petani menyuplai bahan pangan, UMKM katering hidup, distribusi pangan bergerak, dan konsumsi domestik meningkat. Katering yang selama ini berkembang lambat dapat hidup dan maju berkat program MBG, bukan malah membiarkan Katering yang ada telantar dan terkapar tanpa pesanan pelangan, sementara, BGN memmbuat katering baru dengan SPPG secara massif.

2. KDMP dan kebangkitan koperasi
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menunjukkan upaya menghidupkan kembali cita-cita ekonomi koperasi ala Pasal 33 UUD 1945.
Orientasinya bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi distribusi kepemilikan ekonomi agar desa tidak hanya menjadi pasar, melainkan juga pelaku produksi dan distribusi.

Jika berhasil, koperasi desa bisa memotong rantai tengkulak, memperkuat posisi petani, mengurangi ketimpangan desa-kota, dan membangun ekonomi rakyat berbasis komunitas.
Ini merupakan kritik terhadap model liberal yang terlalu bertumpu pada korporasi besar dan pasar bebas.

3. Program tiga juta rumah: ekonomi rakyat dan multiplier effect
Program pembangunan tiga juta rumah memiliki efek ekonomi yang luas karena sektor perumahan menyerap banyak tenaga kerja dan menghidupkan industri turunan, seperti semen, pasir, batu bata, baja, kayu, keramik, transportasi, hingga UMKM konstruksi.

Di sisi sosial, perumahan dipandang sebagai instrumen keadilan sosial dan pengurangan kemiskinan perkotaan. Dalam logika Prabowonomics, pembangunan bukan hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi menciptakan stabilitas sosial melalui akses terhadap kebutuhan dasar.

4. Ekspor SDA satu pintu: menutup kebocoran ekonomi
Gagasan ekspor sumber daya alam satu pintu lahir dari kritik lama bahwa kekayaan alam Indonesia bocor melalui praktik rente, manipulasi harga transfer, dan lemahnya kontrol negara.

Pendekatan ini menunjukkan semangat sentralisasi pengawasan, penguatan posisi tawar negara, dan peningkatan penerimaan nasional.
Secara ideologis, ini dekat dengan gagasan “economic nationalism”: negara tidak boleh hanya menjadi penonton ketika SDA diekspor besar-besaran tetapi nilai tambah dan keuntungan justru banyak dinikmati pihak luar.

5. Hilirisasi: dari eksportir bahan mentah menjadi negara industri
Hilirisasi merupakan inti penting dari strategi pembangunan nasional saat ini.
Tujuannya adalah menghentikan ketergantungan pada ekspor bahan mentah, menciptakan industri domestik, memperbesar nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan memperkuat basis manufaktur nasional.

Contohnya terlihat pada nikel, smelter, baterai kendaraan listrik, dan pengolahan mineral lainnya. Secara strategis, hilirisasi adalah upaya keluar dari jebakan negara pengekspor komoditas mentah (resource trap).

6. Swasembada pangan dan energi: respons terhadap geopolitik

Krisis global, perang, dan gangguan rantai pasok membuat ketahanan pangan dan energi menjadi isu strategis.
Karena itu, target swasembada pangan, pupuk, BBM, dan listrik
dipandang bukan sekadar agenda ekonomi, tetapi agenda keamanan nasional.
Dalam perspektif Prabowonomics, negara yang bergantung pada impor pangan dan energi akan mudah ditekan secara geopolitik.

7. Program sosial dan perlindungan kelompok rentan

Pendekatan ini juga mengandung elemen populisme kesejahteraan bansos, subsidi, perlindungan petani, bantuan kesehatan, dan intervensi harga pangan.
Tujuannya menjaga daya beli dan stabilitas sosial agar transformasi ekonomi tidak menimbulkan gejolak sosial besar.

8. Militerisasi perkebunan dan kehutanan : agar negara kuat dan disiplin dalam pembangunan ekonomi

Keterlibatan unsur militer dalam pengelolaan perkebunan, pangan, dan kehutanan menunjukkan karakter khas pendekatan ini state capitalim ini. Pembangunan dipandang membutuhkan kapasitas negara yang kuat, disiplin, dan cepat bergerak.
Pembentukan Satgas PKH (Penertiban Kawasan Hutan) mencerminkan keinginan negara untuk merebut kembali kontrol atas kawasan hutan dan perkebunan dan tambang ilegal, menertibkan penguasaan ilegal, mengurangi mafia lahan, dan meningkatkan penerimaan negara.

Namun di sisi lain, pendekatan ini juga memunculkan kritik:risiko sentralisasi kekuasaan, potensi konflik agraria, minimnya partisipasi masyarakat, serta kekhawatiran pendekatan keamanan lebih dominan daripada pendekatan sosial-ekologis.
Karena itu, tantangan besarnya adalah memastikan penegakan negara tetap berjalan dalam koridor demokrasi, hukum, dan keadilan sosial.

Kesimpulan
Secara umum, Prabowonomics dapat dipahami sebagai model pembangunan yang nasionalistis, intervensionis, berorientasi kedaulatan, dan menempatkan negara sebagai aktor utama pembangunan.
Ia mencoba menjawab beberapa persoalan besar Indonesia: ketimpangan, deindustrialisasi, kebocoran SDA, ketergantungan impor, lemahnya desa, dan rendahnya kualitas SDM.

Arah strategisnya cukup jelas yaitu membangun negara yang kuat secara pangan, energi, industri, dan sosial. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas tata kelola, kemampuan birokrasi, pengawasan terhadap korupsi dan rente,
keberlanjutan fiskal,serta kemampuan menjaga keseimbangan antara efektivitas negara dan demokrasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *