{"id":326,"date":"2011-04-08T01:59:35","date_gmt":"2011-04-08T01:59:35","guid":{"rendered":"http:\/\/agustiantocentre.com\/?p=326"},"modified":"2013-04-01T17:04:50","modified_gmt":"2013-04-01T10:04:50","slug":"rekontruksi-fatwa-ekonomi-syariah-bagian-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/agustianto.com\/?p=326","title":{"rendered":"Rekontruksi Fatwa Ekonomi Syariah  (Bagian 2)"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Oleh Agustianto<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Anggota Pleno DSN-MUI<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Kedudukan Fatwa<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Memang dalam kajian ushul fiqh, kedudukan fatwa hanya mengikat bagi orang yang meminta fatwa dan yang memberi fatwa. Namun dalam konteks ini, teori itu tidak sepenuhnya bisa diterima, karena konteks, sifat, dan karakter fatwa\u00a0 saat ini telah berkembang dan berbeda dengan fatwa klasik. Teori lama tentang kedudukan fatwa harus direformasi dan diperpaharui sesuai dengan perkembangan dan proses terbentuknya fatwa. <!--more-->Maka teori fatwa hanya mengikat <em>mustafti <\/em>(orang yang minta fatwa) tidak relevan untuk fatwa DSN.\u00a0 Fatwa ekonomi syariah DSN saat ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi syariah, tetapi juga bagi masyarakat Islam Indonesia, Bagi pelaku ekonomi syariah kedudukan fatwa mengikat apalagi fatwa-fatwa itu kini telah dipositivisasi melalui Peraturan\u00a0 Bank Indonesia (PBI). Bahkan DPR baru-baru ini, telah mengamandemen UU No 7\/1989 tentang Perdilan Agama yang secara tegas memasukkan masalah ekonomi syariah sebagai wewenang Peradilan Agama.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fatwa-fatwa ekonomi syari\u2019ah saat di Indonesia dikeluarkan melalui proses dan formula fatwa kolektif, koneksitas dan melembaga yang disebut <em>ijtihad jama\u2019iy (ijtihad ulama secara kolektif)<\/em>, bukan ijtihad fardi (individu), Validitas <em>jama\u2019iy<\/em> dan <em>fardi<\/em> jelas sangat berbeda. Ijtihad jama\u2019iy telah mendekati ijma\u2019. Seandainya hanya negara Indonesia yang ada di dunia ini, pastilah kesepakatan para ahli dan ulama Indonesia itu disebut Ijma\u2019.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fatwa dalam definisi klasik bersifat opsional <em>\u201dikhtiyariah\u201d<\/em> (pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral \u00a0bagi\u00a0 <em>mustafti<\/em> (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain mustafti bersifat \u201di\u2019lamiyah\u201d atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada mufti\/seorang ahli yang lain.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Jika ada lebih dari satu fatwa mengenai satu masalah yang sama maka ummat boleh memilih mana yang lebih memberikan qana\u2019ah (penerimaan\/kepuasan)\u00a0 secara argumentatif\u00a0 atau secara batin. Sifat fatwa yang demikian membedakannya dari suatu putusan peradilan (qadha) yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang berperkara.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, keberadaan fatwa ekonomi syari\u2019ah yang dikeluarkan DSN di zaman kontemporer ini, berbeda dengan proses fatwa di zaman klasik yang cendrung individual atau lembaga parsial.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Otoritas fatwa tentang ekonomi syari\u2019ah di Indonesia, berada dibawah Dewan Syari\u2019ah Nasional Majlis Ulama Indonesia. Komposisi anggota plenonya terdiri dari para ahli syari\u2019ah dan ahli ekonomi\/keuangan yang mempunyai wawasan syari\u2019ah. Dalam membahas masalah-masalah yang hendak dikeluarkan fatwanya, Dewan Syari\u2019ah Nasional (DSN) melibatkan pula lembaga mitra seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Biro Syari\u2019ah dari Bank Indonesia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Konsep fatwa dengan definisi klasik\u00a0 mengalami pengembangan dan penguatan posisi dalam fatwa kontemporer yang melembaga dan kolektif di Indonesia. Baik yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI untuk masalah keagamaan dan kemasyarakatan secara umum, maupun yang dikeluarkan oleh DSN MUI untuk fatwa tentang masalah ekonomi syari\u2019ah khususnya Lembaga Ekonomi Syari\u2019ah. Fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI menjadi\u00a0 rujukan yang berlaku umum serta mengikat bagi ummat Islam di Indonesia, khususnya secara moral. Sedang fatwa DSN menjadi rujukan yang mengikat bagi lembaga-lembaga keuangan syari\u2019ah\u00a0 (LKS) yang ada di tanah air, demikian pula mengikat masyarakat yang berinteraksi dengan LKS.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Kaedah dan Prinsip<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fiqh muamalah klasik yang ada tidak sepenuhnya relevan lagi diterapkan, karena bentuk dan pola transaksi yang berkembang di era modern ini demikian cepat. Sosio-ekonomi dan bisnis masyarakat sudah jauh\u00a0 berubah dibanding kondisi di masa lampau. Oleh karena itu, dalam konteks ini setidaknya diterapkan empat\u00a0 kaedah utama.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertama, <em>Al-muhafazah bil qadim ash-sholih wal akhz bil jadid aslah, <\/em>yaitu, memelihara warisan intelektual klasik yang masih relevan dan mengambil\u00a0 praktek yang\u00a0 ada di zaman modern, selama tidak ada petunjuk yang mengharamkannya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Kedua, <em>Al-Ashlu fil muamalah al-ibahah hatta yadullad dalilu \u2019ala at-tahrim <\/em>( Pada dasarnya semua praktek muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketiga, Formulasi\u00a0 fatwa juga berpegang pada prinsip <em>maslahah<\/em> atau \u201dashlahiyah\u201d\u00a0 (mana yang maslahat atau lebih maslahat untuk dijadikan opsi yang difatwakan. Konsep maslahah dalam muamalah menjadi prinsip yang paling penting. Dalam ushul fiqh telah populer kaedah, <em>Ainama tujadul malahal fa tsamma syar\u2019ullah,(Dimana saja terdapat kemaslahatan, maka di sana ada syariah Allah). <\/em>Artinya, segala sesuatu yang mengandung kemaslahatan, dihukumkan sebagai syariah. Seperti penerapan agunan dalam hutang piutang tertentu, merupakan syariah, karena mengandung maslahah, yakni untuk memelihara harta <em>(hifzul mal)<\/em> pihak ketiga.\u00a0 Demikian pula keharusan menerapkan risk manajemen dalam perbankan syariah, adalah syariah karena ia mengandung maslahah, yakni untuk meminimalisir resiko kerugian (kemudratan) dalam harta masyarakat.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Watak maslahat syar\u2019iyah antara lain berpihak kepada semua pihak atau berlaku umum, baik maslahat bagi lembaga syariah, nasabah, pemerintah (regulator) maupun masyarakat luas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Kemaslahatannya tidak hanya diakui secara <em>tanzhiriyah<\/em> (perhitungan teoritis) tetapi juga secara <em>tajribiyah <\/em>(pengalaman empirik di lapangan). Karena itu untuk menguji <em>shalahiyah <\/em>(validitas) fatwa, harus diadakan <em>muraja\u2019ah maidaniyah<\/em> (pencocokan di lapangan) setelah berjalan waktu yang cukup dalam\u00a0 implementasi fatwa ekonomi. Apakah kemaslahatan dalam tataran teoritis mendapatkan pembenaran dalam penerapannya di lapangan<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Keempat<\/em>, selain itu para ulama berpegang kepada prinsip-prinsip utama muamalah, seperti, prinsip bebas riba, bebas <em>gharar<\/em> (ketidak-jelasan atau ketidakpastian) dan <em>tadlis,<\/em> tidak maysir (spekulatif), bebas produk haram dan praktek akad fasid\/batil. Prinsip ini tidak boleh dilanggar, karena telah menjadi aksioma dalam fiqh muamalah.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><strong>Konstribusi Pemikiran<\/strong><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Untuk mensosialisasikan dan menerapkan fatwa-fatwa ekonomi syariah serta untuk mewujudkan fatwa-fatwa yang berkualitas dan <em>aslah, sejumlah <\/em>kontribusi pemikiran di bwah ini perlu dicermati. <em> <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Pertama,<\/em> struktur dan format fatwa-fatwa ekonomi syariah DSN\u00a0 sudah memadai dengan rumusan yang simple. Apabila dibandingkan dengan format fatwa mufti Mesir misalnya, fatwa DSN MUI lebih komplet muatannya. Format fatwa DSN-MUI telah\u00a0\u00a0 memberikan penentuan status hukum masalah yang difatwakan secara singkat, dan kami menyadari bahwa faywa tersebut perlu syarah yang lebih luas,\u00a0\u00a0 sehingga bisa memberi <em>\u201difadah <\/em>\u2019ilmiah\u201d yakni memberikan kegunaan pencerahan wawasan keilmuan, agar bisa\u00a0 memberikan bekalan kepada kalangan di luar para ulama ekonomi syariah.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Memang fatwa-fatwa yang dirumuskan sengaja berisifat\u00a0 umum dan global, agar penerapannya lebih lues dan luas, sehingga para praktisi dan bahkan akademisi tidak bisa memahami apalagi menerapkannya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Kedua,<\/em> fatwa-fatwa\u00a0 ini telah disebarkan oleh MUI kepada masyarakat, agar umat mengetahui hukum-hukum ekonomi syariah. Pengursu MUI kabupaten kota perlu memiliki buku fatwa ekonomi syariah DSN MUI tersebut.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Ketiga<\/em>, Para ulama dan ustaz harus meningkatkan pengetahuan ekonomi syariah kontemporer melalui workshop, training atau seminar, sehingga wawasannya menjadi luas dan mampu memahami bahkan menjawab persoalan kekinian secara valid dan akurat, Jangan hanya berkutat dalam persoalan kajian ibadah, pemikiran teologi, pahala, syorga dan neraka, tapi kajian Islam yang komprehensif.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Keempat<\/em>, Harus diakui bahwa pada masa lalu, (ketika ekonomi syariah baru berkembang di Indonesia),\u00a0 para ulama dan pakar serta praktisi ekonomi memiliki keterbatasan dalam masalah keilmuan ekonomi Islam secara komprehensif. Banyak pakar ekonomi konvensional dan praktisi ekonomi yang tidak ahli dalam ilmu-ilmu syariah,Mereka mempunyai semangat keislaman yang kuat, namun latar belakang keilmuan dan pendidikannya bukan dari pendidikan syariah, sementara banyak pula ahli syariah yang tidak memahami persoalan ekonomi keuangan modern. Mereka banyak dari luar negeri, pesantren dan IAIN. Sehubungan dengan dikhotomi dan disparitas tersebut maka DSN melakukan sinergi dengan ijtihad kolektif (ijtihad jama\u2019i atau koneksitas), agar produk fatwa relevan dengan perkembangan modern dan tidak bertentangan dengan syariah.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, saat ini alhamdulillah, struktur DSN telah merangkul para pakar yang kompeten, hal ini\u00a0 sejalan dengan kemajuan pendidikan di bidang ekonomi syariah, di mana pendidikan S2 dan S3 ekonomi syariah semakin berkembang, penelitian ekonomi syariah juga maju pesat, maka anggota DSN terdiri daripakar-pakar dengan disiplin keilmuan integratif, yaitu mereka yang memahami ilmu ekonomi keuangan dan perbankan juga memahami ilmu-ilmu syariah dengan baik. Tokoh-tokoh seperti Umar Chapra, M.N. Ash-Shiddiqy, M.A.Chuodhury, Monzer Kahf mulai lahir di negeri ini. Demikian pula ulama seperti Yusuf Qardhawi, Wahbah Az-Zuhaily, Mustafa Anas Zarqa dan sebagainya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>(Penulis adalah Anggota DSN-MUI, Ketua I DPP IAEI, Dosen Ushul Fiqh dan Fiqh Muamalah Pascasarjana Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Indonesia , IEF Trisakti dan Program Magister Binsis dan Keuangan Universitas Paramadina Jakarta)<\/strong><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Memang dalam kajian ushul fiqh, kedudukan fatwa hanya mengikat bagi orang yang meminta fatwa dan yang memberi fatwa. Namun dalam konteks ini, teori itu tidak sepenuhnya bisa diterima, karena konteks, sifat, dan karakter fatwa  saat ini telah berkembang dan berbeda dengan fatwa klasik. Teori lama tentang kedudukan fatwa harus direformasi dan diperpaharui sesuai dengan perkembangan dan proses terbentuknya fatwa.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[19,5,78],"tags":[47,52,61,8,9],"class_list":["post-326","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-artikel","category-islamic-economic","category-ushul-fiqh","tag-agustianto","tag-al-quran","tag-fatwa","tag-islam","tag-syariah"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.8 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Rekontruksi Fatwa Ekonomi Syariah (Bagian 2) - Agustianto.com Official Website<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/agustianto.com\/?p=326\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Rekontruksi Fatwa Ekonomi Syariah (Bagian 2) - Agustianto.com Official Website\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Memang dalam kajian ushul fiqh, kedudukan fatwa hanya mengikat bagi orang yang meminta fatwa dan yang memberi fatwa. Namun dalam konteks ini, teori itu tidak sepenuhnya bisa diterima, karena konteks, sifat, dan karakter fatwa saat ini telah berkembang dan berbeda dengan fatwa klasik. Teori lama tentang kedudukan fatwa harus direformasi dan diperpaharui sesuai dengan perkembangan dan proses terbentuknya fatwa.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/agustianto.com\/?p=326\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Agustianto.com Official Website\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2011-04-08T01:59:35+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2013-04-01T10:04:50+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/agustianto.com\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/logo-iqtishad-consulting-agustianto.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"373\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"90\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Agustianto\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Agustianto\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"6 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/agustianto.com\\\/?p=326#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/agustianto.com\\\/?p=326\"},\"author\":{\"name\":\"Agustianto\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/agustianto.com\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/77399a9c59a2df1ec2b272946a98fd3b\"},\"headline\":\"Rekontruksi Fatwa Ekonomi Syariah (Bagian 2)\",\"datePublished\":\"2011-04-08T01:59:35+00:00\",\"dateModified\":\"2013-04-01T10:04:50+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/agustianto.com\\\/?p=326\"},\"wordCount\":1267,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/agustianto.com\\\/#organization\"},\"keywords\":[\"Agustianto\",\"Al-quran\",\"Fatwa\",\"Islam\",\"Syariah\"],\"articleSection\":[\"Artikel\",\"Islamic Economics\",\"Ushul Fiqh\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/agustianto.com\\\/?p=326#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/agustianto.com\\\/?p=326\",\"url\":\"https:\\\/\\\/agustianto.com\\\/?p=326\",\"name\":\"Rekontruksi Fatwa Ekonomi Syariah (Bagian 2) - Agustianto.com Official Website\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/agustianto.com\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2011-04-08T01:59:35+00:00\",\"dateModified\":\"2013-04-01T10:04:50+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/agustianto.com\\\/?p=326#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/agustianto.com\\\/?p=326\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/agustianto.com\\\/?p=326#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Beranda\",\"item\":\"https:\\\/\\\/agustianto.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Rekontruksi Fatwa Ekonomi Syariah (Bagian 2)\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/agustianto.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/agustianto.com\\\/\",\"name\":\"Agustianto.com\",\"description\":\"Bebas dengan Ekonomi Syariah\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/agustianto.com\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/agustianto.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/agustianto.com\\\/#organization\",\"name\":\"Agustianto\",\"url\":\"https:\\\/\\\/agustianto.com\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/agustianto.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/agustianto.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2021\\\/01\\\/logo-iqtishad-consulting-agustianto.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/agustianto.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2021\\\/01\\\/logo-iqtishad-consulting-agustianto.png\",\"width\":373,\"height\":90,\"caption\":\"Agustianto\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/agustianto.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/agustianto.com\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/77399a9c59a2df1ec2b272946a98fd3b\",\"name\":\"Agustianto\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/e90d885c77f7b468b500bc486e6ad3847b74877ef0469482de772fa964acb1e2?s=96&d=mm&r=g\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/e90d885c77f7b468b500bc486e6ad3847b74877ef0469482de772fa964acb1e2?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/e90d885c77f7b468b500bc486e6ad3847b74877ef0469482de772fa964acb1e2?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Agustianto\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/agustianto.com\"],\"url\":\"https:\\\/\\\/agustianto.com\\\/?author=1\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Rekontruksi Fatwa Ekonomi Syariah (Bagian 2) - Agustianto.com Official Website","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/agustianto.com\/?p=326","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Rekontruksi Fatwa Ekonomi Syariah (Bagian 2) - Agustianto.com Official Website","og_description":"Memang dalam kajian ushul fiqh, kedudukan fatwa hanya mengikat bagi orang yang meminta fatwa dan yang memberi fatwa. Namun dalam konteks ini, teori itu tidak sepenuhnya bisa diterima, karena konteks, sifat, dan karakter fatwa saat ini telah berkembang dan berbeda dengan fatwa klasik. Teori lama tentang kedudukan fatwa harus direformasi dan diperpaharui sesuai dengan perkembangan dan proses terbentuknya fatwa.","og_url":"https:\/\/agustianto.com\/?p=326","og_site_name":"Agustianto.com Official Website","article_published_time":"2011-04-08T01:59:35+00:00","article_modified_time":"2013-04-01T10:04:50+00:00","og_image":[{"width":373,"height":90,"url":"https:\/\/agustianto.com\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/logo-iqtishad-consulting-agustianto.png","type":"image\/png"}],"author":"Agustianto","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Agustianto","Estimasi waktu membaca":"6 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/agustianto.com\/?p=326#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/agustianto.com\/?p=326"},"author":{"name":"Agustianto","@id":"https:\/\/agustianto.com\/#\/schema\/person\/77399a9c59a2df1ec2b272946a98fd3b"},"headline":"Rekontruksi Fatwa Ekonomi Syariah (Bagian 2)","datePublished":"2011-04-08T01:59:35+00:00","dateModified":"2013-04-01T10:04:50+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/agustianto.com\/?p=326"},"wordCount":1267,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/agustianto.com\/#organization"},"keywords":["Agustianto","Al-quran","Fatwa","Islam","Syariah"],"articleSection":["Artikel","Islamic Economics","Ushul Fiqh"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/agustianto.com\/?p=326#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/agustianto.com\/?p=326","url":"https:\/\/agustianto.com\/?p=326","name":"Rekontruksi Fatwa Ekonomi Syariah (Bagian 2) - Agustianto.com Official Website","isPartOf":{"@id":"https:\/\/agustianto.com\/#website"},"datePublished":"2011-04-08T01:59:35+00:00","dateModified":"2013-04-01T10:04:50+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/agustianto.com\/?p=326#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/agustianto.com\/?p=326"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/agustianto.com\/?p=326#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Beranda","item":"https:\/\/agustianto.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Rekontruksi Fatwa Ekonomi Syariah (Bagian 2)"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/agustianto.com\/#website","url":"https:\/\/agustianto.com\/","name":"Agustianto.com","description":"Bebas dengan Ekonomi Syariah","publisher":{"@id":"https:\/\/agustianto.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/agustianto.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/agustianto.com\/#organization","name":"Agustianto","url":"https:\/\/agustianto.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/agustianto.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/agustianto.com\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/logo-iqtishad-consulting-agustianto.png","contentUrl":"https:\/\/agustianto.com\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/logo-iqtishad-consulting-agustianto.png","width":373,"height":90,"caption":"Agustianto"},"image":{"@id":"https:\/\/agustianto.com\/#\/schema\/logo\/image\/"}},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/agustianto.com\/#\/schema\/person\/77399a9c59a2df1ec2b272946a98fd3b","name":"Agustianto","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/e90d885c77f7b468b500bc486e6ad3847b74877ef0469482de772fa964acb1e2?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/e90d885c77f7b468b500bc486e6ad3847b74877ef0469482de772fa964acb1e2?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/e90d885c77f7b468b500bc486e6ad3847b74877ef0469482de772fa964acb1e2?s=96&d=mm&r=g","caption":"Agustianto"},"sameAs":["https:\/\/agustianto.com"],"url":"https:\/\/agustianto.com\/?author=1"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/agustianto.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/326","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/agustianto.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/agustianto.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/agustianto.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/agustianto.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=326"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/agustianto.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/326\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":331,"href":"https:\/\/agustianto.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/326\/revisions\/331"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/agustianto.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=326"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/agustianto.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=326"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/agustianto.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=326"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}